Magetan, 28 Juli 2025 — Melalui Program I-SEE, Yayasan Para Mitra Indonesia menggelar Diskusi Publik dengan menggandeng Pemerintah Kabupaten Magetan. Kegiatan ini bertema “Mendorong Adanya Kebijakan Layanan Kesehatan Mata yang Komprehensif dan Inklusif dalam Mendukung SDGs di Kabupaten Magetan”, yang dilaksanakan pada Selasa, 22 Juli 2025 bertempat di Ruang Ki Mageti, Gedung Pemerintah Kabupaten Magetan.
Acara ini menghadirkan narasumber, yakni Elmy Kurniarto Widodo, ST, MT dari BAPPEDALITBANG Kabupaten Magetan, Sukoco selaku Sekretaris PWMOI Kabupaten Magetan yang juga wartawan Kompas dan Redaktur Lawu TV, serta dipandu oleh moderator Majid Widigdo, S.H.
Diskusi publik ini bertujuan untuk memperkuat sinergi multi pihak dalam merumuskan kebijakan strategis layanan kesehatan mata yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut menyoroti pentingnya integrasi layanan kesehatan mata dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan semangat No One Left Behind — tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam memperoleh akses kesehatan yang layak.
Direktur Yayasan Para Mitra Indonesia, Asiah Sugianti, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi dan keberlanjutan program. “Kami ingin mengakomodir masukan dari berbagai pihak yang hadir dan khalayak yang lebih luas melalui kanal you tube . Input ini akan sangat bermakna untuk menyusun Langkah strategis ke depan agar apa yang sekarang sudah diupayakan sustain. Isu kesehatan mata selama ini belum menjadi prioritas. Program ini hadir untuk memperkuat yang sudah ada, dan bekerja sama dengan instansi terkait dalam mendukung pencapaian SDGs demi kehidupan yang lebih baik,” ujar Asiah.
Sementara itu, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Muchtar Wachid, ST, MT, mengungkapkan bahwa dari data Dinas Kesehatan setempat terdapat 2.995 warga Kabupaten Magetan yang mengalami katarak, dan baru 16,6% di antaranya yang telah mendapatkan penanganan. Beliau menyampaikan terima kasih atas inisiasi program ini dan berharap adanya dorongan serta langkah konkret dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dalam mendukung dan menyukseskan program layanan kesehatan mata yang menyeluruh.
Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Magetan, Elmy Kurniarto dalam paparan materi menambahkan bahwa untuk mencapai target SDGs, dibutuhkan peran dari semua pihak. “SDGs adalah amanat undang-undang dan saat ini pemerintah Kabupaten Magetan sedang menyusun RPJMD, yang salah satunya juga bertujuan untuk memenuhi layanan UHC. Walaupun layanan sudah ditanggung oleh BPJS, namun kami menyadari masih banyak masyarakat yang kesulitan mengklaim layanan karena rumitnya persyaratan,” paparnya.
Elmy juga mengakui bahwa capaian UHC di Magetan saat ini baru mencapai 88,31%. Selain itu, masih terdapat ketimpangan dalam hal distribusi tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis di tingkat Puskesmas. Untuk itu, Pemkab mendorong dokter muda di layanan primer untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis, dengan dukungan penuh dari pemerintah.
Selanjutnya, dalam paparan materi, Sukoco menyampaikan pentingnya skrining mata sejak dini, terutama pada anak usia sekolah. “Pemetaan dan skrining mata harus dilakukan secara berkesinambungan mengingat banyaknya kasus gangguan penglihatan di masyarakat. Anak-anak adalah generasi penerus yang harus dijaga kualitas penglihatannya,” tegasnya.
Diskusi publik tersebut dihadiri oleh 41 peserta, mulai dari unsur pemerintah, disabilitas, jurnalis, CSR, hingga tokoh masyarakat. Harapannya melalui kegiatan ini dapat menggalang input dari berbagai sudut pandang, sehingga dapat mendorong adanya kebijakan kesehatan mata yang bermanfaat bagi semua. Ada beberapa rekomendasi dari diskusi publik ini :
- Pentingnya penyusunan program kerja di setiap OPD untuk mengakomodir program kesehatan mata agar bisa menjadi bagian dari pembangunan daerah
- Perlunya regulasi/kebijakan kolaboratif yang mengatur peran dan keterlibatan semua pihak yang terkait untuk dalam program kesehatan mata
- Program I-SEE perlu duduk bersama dengan pemerintah daerah agar dukungan pelaksanaan program kesehatan mata menjadi lebih terarah
Kegiatan Diskusi Publik, sebelumnya juga telah dilakukan di Kabupaten Madiun dan Ngawi pada Juni lalu yang bekerja sama dengan Diskominfo masing-masing kabupaten untuk disaksikan secara online melalui Live Streaming.