Paramitra

Magetan, 6 Februari 2026 — Upaya memperkuat layanan kesehatan mata inklusif di Kabupaten Magetan terus bergerak. Hal ini tercermin dalam pertemuan tim kecil kelembagaan kebijakan kesehatan mata yang mempertemukan sejumlah pemangku kebijakan lintas sektor untuk menyepakati langkah bersama.

Kegiatan ini dilakukan di Kantor Bapperida pada 6 Februari 2026 dengan menghadirkan Bapak Elmy Kurnianto Widodo selaku Kepala Bapperida Kabupaten Magetan, Bapak Praminto Budi Utomo selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Bapak Dian Maheru Robi Widiatmoko selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Magetan, serta tim dari Program I-SEE Yayasan Para Mitra Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, team I-SEE menyampaiakan temuan dan data berbasis lapangan. Hal ini sangat memperkuat bukti sebagai advokasi pada OPD. Berangkat dari data ini, pihak Bapperida sangat menyetujui pentingya gerakan bersama lintas sektor di Kabupaten Magetan. Kemudian dilakukan diskusi dan disepakati rencana pembentukan Tim Kerja Kesehatan Mata Inklusi Kabupaten Magetan yang akan dikukuhkan melalui SK Bupati, dengan Bapperida sebagai koordinator. Setiap OPD nantinya akan mengambil peran sesuai fungsi masing-masing untuk mendukung upaya peningkatan kesehatan mata masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Kepala Dinas Sosial akan mengoordinasikan hasil pertemuan dengan Dinas Kesehatan, DPMD, dan OPD terkait lainnya, sementara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat akan menyiapkan draft SK sebagai dasar penguatan kelembagaan tim kerja.

Dalam diskusi juga dibahas peran sekolah dan UKS sebagai garda terdepan deteksi dini gangguan penglihatan. Penguatan Tim UKS di berbagai tingkatan diharapkan mampu mendorong temuan kasus gangguan penglihatan hingga adanya tindak lanjut yang berkelanjutan. Selain itu, disampaikan pula bahwa kacamata dalam ranah Dinas Sosial dipandang sebagai alat bantu, sejajar dengan alat bantu lainnya yang mendukung aktivitas dan kemandirian penyandang disabilitas.

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun sinergi kebijakan kesehatan mata di Kabupaten Magetan. Dengan kerja bersama dan arah yang jelas, Magetan terus bergerak menuju layanan kesehatan mata yang lebih inklusif dan menjangkau semua lapisan masyarakat.

Madiun, 30 Januari 2026 — Pemerintah Kabupaten Madiun bersama stakeholder pendidikan dan kesehatan menggelar pertemuan dalam rangka penguatan kesehatan mata di sekolah melalui Program I-SEE. Kegiatan ini berlangsung di Waroeng Ayom, Kota Madiun, dan menjadi ruang koordinasi lintas sektor untuk menyamakan arah dan tindak lanjut program.

Dalam pertemuan tersebut diawali dengan penyampaian progres pelaksanaan Program I-SEE di Kabupaten Madiun, termasuk rencana pelatihan guru tahap kedua yang menargetkan 97 sekolah dengan fokus pada jenjang SD dan MI pada tahun 2026. Guru didorong untuk aktif melakukan skrining mandiri, pelaporan berjenjang, serta pemantauan siswa yang telah mendapatkan kacamata atau alat bantu penglihatan.

Diskusi juga menyoroti perlunya penguatan peran UKS, kemandirian skrining mata di sekolah, serta sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih terintegrasi antara sekolah, Puskesmas, dan Dinas terkait. Program I-SEE ditegaskan sebagai upaya untuk memperkuat sistem yang telah berjalan, bukan membangun sistem baru.

Sebagai hasil pertemuan, disepakati penetapan sekolah dan madrasah prioritas UKS dan kesehatan mata, pembentukan sistem monitoring digital bagi sekolah yang telah dilatih, serta penunjukan vocal point kesehatan mata dan UKS di masing-masing instansi terkait. Pertemuan lanjutan dengan kepala sekolah direncanakan pada awal Februari sebagai bagian dari tindak lanjut koordinasi.

Ngawi, 15 Desember 2025− Pelatihan Guru Low Vision kembali dilaksanakan pada 15 Desember 2025 sebagai bentuk penguatan kapasitas guru dalam mendampingi siswa dengan gangguan penglihatan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan serupa yang telah dilakukan pada Desember 2024, sekaligus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan layanan pendidikan yang inklusif. Pelatihan berlangsung di Notosuman Hall, Resto & Catering, Kabupaten Ngawi, dan diikuti oleh guru-guru dari Kabupaten Madiun, Ngawi, dan Magetan.

Materi pelatihan disampaikan oleh Bu Dewi Anggraini, tenaga ahli di bidang low vision. Narasumber yang biasa dipanggil dengan nama Bu Anggie ini mengajak peserta untuk memahami konsep dasar low vision, mulai dari pengertian, jenis masalah penglihatan, hingga pendekatan penanganan di lingkungan sekolah.

“Setiap anak dengan low vision memiliki kondisi yang berbeda, mulai dari penglihatan kabur, kehilangan penglihatan tengah atau tepi, hingga adanya bercak pada penglihatan. Bapak dan ibu guru bisa melakukan pengamatan pada siswa-siswi di kelas…” ujar Bu Anggie saat penyampaian materi tentang konsep dasar low vision.

Peserta juga dibekali pemahaman tentang pengamatan awal di kelas, seperti memperhatikan kondisi bola mata, perilaku melihat dan membaca siswa, hingga riwayat kondisi medis atau disabilitas yang menyertai.

Pelatihan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dilengkapi dengan simulasi. Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil beranggotakan 2–3 orang untuk merasakan langsung tantangan yang dialami siswa low vision. Dalam simulasi ini, satu peserta berperan sebagai siswa low vision dan satu peserta lainnya sebagai pengamat, dengan menggunakan buku dan kacamata simulasi low vision selama lima menit. Kegiatan ini membantu guru memahami aktivitas mana yang terasa mudah dan mana yang sulit bagi siswa dengan gangguan penglihatan.

Untuk memperkuat pemahaman, pelatihan dilengkapi dengan permainan interaktif “mitos atau fakta” serta diskusi bersama mengenai solusi atas berbagai kendala yang sering dialami siswa dengan gangguan penglihatan.

Kegiatan pelatihan ditutup dengan pengisian post-test dan diskusi rencana tindak lanjut yang akan didampingi oleh fasilitator di masing-masing kabupaten. Melalui pelatihan ini, diharapkan guru semakin siap menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi siswa dengan low vision.

Program I-SEE menyelenggarakan pertemuan stakeholder pendidikan pada 10, 11, dan 12 Desember 2025 di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Madiun, Magetan, dan Ngawi. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi lintas sektor untuk memperkuat implementasi program kesehatan mata di sekolah melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan.

Pertemuan ini melibatkan berbagai stakeholder, antara lain Dinas Kesehatan sebagai leading sector, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kabid SD dan SMP), Kementerian Agama (Kasi Pendidikan Madrasah dan Kasi Pondok Pesantren), Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Madiun (Kasi SMA, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus), serta jajaran Puskesmas yang terdiri dari kepala Puskesmas, dokter umum, dan penanggung jawab UKS.

Berdasarkan data Program I-SEE dari hasil skrining yang dilakukan oleh sekolah melalui guru terlatih dan diperkuat dengan rujukan ke Puskesmas di tiga kabupaten, tercatat sebanyak 15.513 siswa telah menjalani skrining penglihatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 5 persen siswa teridentifikasi mengalami gangguan penglihatan, dengan total 771 siswa dirujuk ke Puskesmas. Data ini menunjukkan bahwa potensi temuan kasus dapat semakin meningkat apabila skrining di sekolah dilakukan secara lebih optimal dan merata.

Melalui pertemuan ini, Program I-SEE memaparkan implementasi program kesehatan mata di sekolah selama periode 2024–2025 sekaligus membuka ruang diskusi untuk merumuskan strategi penguatan pelaksanaan program ke depan. Sekolah dipandang memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan gangguan penglihatan pada siswa, terutama melalui deteksi dini yang dilakukan oleh guru.

Dalam paparannya, Ibu Asiah Sugianti dari Yayasan Para Mitra Indonesia menyampaikan berbagai praktik baik yang telah berjalan serta tantangan dalam pelaksanaan pencegahan gangguan penglihatan (PGP) di sekolah. Beberapa dampak positif yang telah dirasakan antara lain Puskesmas terbantu dalam penemuan kasus gangguan penglihatan melalui deteksi dini oleh guru, guru dapat lebih cepat mengetahui kondisi penglihatan siswa, meningkatnya pengetahuan guru dan siswa tentang kesehatan mata, serta sekolah menjadi lebih mandiri dalam melakukan skrining tanpa harus menunggu pemeriksaan dari Puskesmas.

Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan jumlah sumber daya manusia di Puskesmas, rasio guru dan siswa yang tidak seimbang, serta banyaknya guru yang belum terlatih akibat mutasi dan rotasi tanpa adanya mekanisme serah terima program. Tantangan ini menegaskan pentingnya penguatan sistem dan kerja sama lintas sektor agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.

Salah satu hasil penting dari pertemuan stakeholder ini adalah adanya kesepakatan untuk mendorong perjanjian kerja sama antara Yayasan Para Mitra Indonesia dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Rekomendasi ini menekankan perlunya pengaturan pelaksanaan kegiatan kesehatan mata di sekolah melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), sehingga Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dapat meneruskan imbauan resmi kepada kepala sekolah. Dengan demikian, kepala sekolah dan guru memiliki pemahaman yang sama serta terdorong untuk aktif melakukan deteksi dini gangguan penglihatan pada siswa.

Melalui sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan keagamaan, Program I-SEE diharapkan mampu berkontribusi pada upaya penurunan angka gangguan penglihatan pada siswa. Kolaborasi ini juga menegaskan bahwa kesehatan mata anak merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya sektor kesehatan, demi mendukung kualitas belajar dan masa depan anak Indonesia.

Madiun, 10 Desember 2025− Dalam rangka mendukung penguatan kesehatan mata yang inklusif, Yayasan Para Mitra Indonesia melalui Program I-SEE kembali menggelar pelatihan untuk jurnalis. Kegiatan ini dilakukan di Omah Cabe, Kota Madiun, pada 9 Desember 2025.

Pelatihan ini diikuti oleh jurnalis dari tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Madiun, Magetan, dan Ngawi. Setiap kabupaten mengirimkan 10 perwakilan media dari surat kabar maupun online.  Melalui pelatihan ini, jurnalis diajak untuk melakukan penyegaran pemahaman mengenai isu disabilitas serta pentingnya kesehatan mata bagi masyarakat.

Selain itu, peserta berdiskusi secara terbuka mengenai berbagai tantangan dan praktik baik dalam pemenuhan hak masyarakat atas layanan kesehatan mata dan inklusi disabilitas, ditinjau dari sudut pandang kerja jurnalistik. Pelatihan ini juga bertujuan memperkuat jejaring antara Program I-SEE dan media dalam mendorong peningkatan kesadaran publik, baik kepada masyarakat maupun pemerintah, terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pelayanan kesehatan mata yang inklusif.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya catatan dan perspektif jurnalis mengenai tantangan serta praktik baik pemenuhan hak masyarakat dalam isu kesehatan mata dan disabilitas. Lebih jauh, pelatihan ini diharapkan mampu membangun gerakan bersama antara jurnalis dan Program I-SEE dalam meningkatkan kesadaran publik, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu narasumber dalam pelatihan ini adalah Andi Robandi dari SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Indonesia. Dalam pemaparannya, beliau menekankan pentingnya peran media dalam memastikan penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan mengembangkan potensinya.

Hal ini sejalan dengan berbagai regulasi yang menjadi landasan kerja jurnalistik dan pemenuhan hak disabilitas, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Kode Etik Jurnalistik, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Melalui pelatihan jurnalis yang berkelanjutan ini, Program I-SEE berharap media dapat menjadi mitra strategis dalam menyuarakan isu kesehatan mata dan disabilitas secara lebih inklusif, berimbang, dan berperspektif hak, sehingga mendorong terwujudnya sistem layanan kesehatan mata yang inklusif bagi semua. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang refleksi dan pembaruan pengetahuan bagi jurnalis yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan serupa pada 18 Desember 2024.