(Dokumentasi : Tim I-SEE Kabupaten Madiun)
Program I-SEE menyelenggarakan pertemuan stakeholder pendidikan pada 10, 11, dan 12 Desember 2025 di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Madiun, Magetan, dan Ngawi. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi lintas sektor untuk memperkuat implementasi program kesehatan mata di sekolah melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan.
Pertemuan ini melibatkan berbagai stakeholder, antara lain Dinas Kesehatan sebagai leading sector, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kabid SD dan SMP), Kementerian Agama (Kasi Pendidikan Madrasah dan Kasi Pondok Pesantren), Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Madiun (Kasi SMA, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus), serta jajaran Puskesmas yang terdiri dari kepala Puskesmas, dokter umum, dan penanggung jawab UKS.
Berdasarkan data Program I-SEE dari hasil skrining yang dilakukan oleh sekolah melalui guru terlatih dan diperkuat dengan rujukan ke Puskesmas di tiga kabupaten, tercatat sebanyak 15.513 siswa telah menjalani skrining penglihatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 5 persen siswa teridentifikasi mengalami gangguan penglihatan, dengan total 771 siswa dirujuk ke Puskesmas. Data ini menunjukkan bahwa potensi temuan kasus dapat semakin meningkat apabila skrining di sekolah dilakukan secara lebih optimal dan merata.
Melalui pertemuan ini, Program I-SEE memaparkan implementasi program kesehatan mata di sekolah selama periode 2024–2025 sekaligus membuka ruang diskusi untuk merumuskan strategi penguatan pelaksanaan program ke depan. Sekolah dipandang memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan gangguan penglihatan pada siswa, terutama melalui deteksi dini yang dilakukan oleh guru.
(Dokumentasi : Tim I-SEE Kabupaten Ngawi)
Dalam paparannya, Ibu Asiah Sugianti dari Yayasan Para Mitra Indonesia menyampaikan berbagai praktik baik yang telah berjalan serta tantangan dalam pelaksanaan pencegahan gangguan penglihatan (PGP) di sekolah. Beberapa dampak positif yang telah dirasakan antara lain Puskesmas terbantu dalam penemuan kasus gangguan penglihatan melalui deteksi dini oleh guru, guru dapat lebih cepat mengetahui kondisi penglihatan siswa, meningkatnya pengetahuan guru dan siswa tentang kesehatan mata, serta sekolah menjadi lebih mandiri dalam melakukan skrining tanpa harus menunggu pemeriksaan dari Puskesmas.
Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan jumlah sumber daya manusia di Puskesmas, rasio guru dan siswa yang tidak seimbang, serta banyaknya guru yang belum terlatih akibat mutasi dan rotasi tanpa adanya mekanisme serah terima program. Tantangan ini menegaskan pentingnya penguatan sistem dan kerja sama lintas sektor agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.
Salah satu hasil penting dari pertemuan stakeholder ini adalah adanya kesepakatan untuk mendorong perjanjian kerja sama antara Yayasan Para Mitra Indonesia dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Rekomendasi ini menekankan perlunya pengaturan pelaksanaan kegiatan kesehatan mata di sekolah melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), sehingga Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dapat meneruskan imbauan resmi kepada kepala sekolah. Dengan demikian, kepala sekolah dan guru memiliki pemahaman yang sama serta terdorong untuk aktif melakukan deteksi dini gangguan penglihatan pada siswa.
Melalui sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan keagamaan, Program I-SEE diharapkan mampu berkontribusi pada upaya penurunan angka gangguan penglihatan pada siswa. Kolaborasi ini juga menegaskan bahwa kesehatan mata anak merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya sektor kesehatan, demi mendukung kualitas belajar dan masa depan anak Indonesia.