Paramitra

Ngawi, 10 September 2025 – Tim I-SEE Kabupaten Ngawi menyelenggarakan pertemuan tim kecil sebagai timdak lanjut dari rekomendasi diskusi publik untuk mendorong adanya kebijakan kesehatan mata di tingkat kabupaten. Pertemuan ini dilaksanakan secara hybrid, menggabungkan luring dan daring, dengan melibatkan lintas sektor pada 9 September 2025.

Secara luring, kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Asisten 3 Bupati Ngawi, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bappeda, Bagian Hukum Setda Ngawi, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Diskominfo, Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi publik yang digelar pada Juni 2025, yang merekomendasikan dua hal penting: pertama, perlunya kebijakan yang mengatur tentang upaya penanganan gangguan penglihatan sebagai payung hukum untuk menjamin keberlanjutan program; kedua, perlunya wadah kolaborasi stakeholder pemerintah maupun non pemerintah agar peran masing-masing dapat diatur sesuai kapasitasnya.

“Aspek keberlanjutan menjadi penting. Pertemuan hari ini adalah langkah untuk menindaklanjuti hasil diskusi publik sebelumnya, sekaligus menginisiasi adanya wadah bagi peningkatan layanan kesehatan mata di Kabupaten Ngawi,” ujar Asiah dalam sambutannya.

Sementara itu, Asisten 3 Bupati Ngawi, Harsoyo, menegaskan pentingnya sinergi antar-OPD. “Harapan kami adalah ada perwakilan tiap OPD bisa berada dalam satu kesatuan, bukan berjalan sendiri-sendiri. Program kesehatan mata bisa diikuti bersama agar saling mengetahui progresnya. Pentingnya tim kecil ini adalah memastikan koordinasi berjalan baik dan tidak berbenturan dengan aparat penegak hukum,” tegasnya.

Salah satu agenda penting dalam pertemuan ini adalah menginisiasi Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum untuk memperkuat pelaksanaan Program I-SEE di Kabupaten Ngawi. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan progres program lebih terukur dan hasilnya jelas.

Melalui platform daring, peserta juga mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan DR. dr. Mirrah Samiyah, M.Kes, Ketua Komatda Kabupaten Probolinggo. Beliau yang akrab disapa dengan dr. Mia ini menjelaskan mengenai pembentukan Komite Mata Daerah (Komatda), mulai dari struktur keanggotaan, tujuan, hingga praktik baik yang telah berjalan. Sejak berdiri bersamaan dengan hadirnya Program I-SEE, Komatda Probolinggo berperan aktif meningkatkan akses kesehatan mata melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, dukungan RS, dan penguatan kader kesehatan.

Menurut dr. Mia, keberadaan kader menjadi faktor kunci. “Melalui pendekatan kader, kesadaran masyarakat meningkat signifikan. Meskipun pengurus bekerja secara sukarela, komitmen bersama ini mampu memperluas akses layanan kesehatan mata,” jelasnya. Beliau juga menekankan pentingnya inisiasi Perbup terkait gangguan penglihatan, karena regulasi tersebut mengatur kelembagaan mulai dari tingkat kabupaten hingga desa melalui pemberdayaan Desa Sehat Mata Inklusi.

Pertemuan tim kecil ini menandai langkah awal menuju penguatan kebijakan inklusif di Kabupaten Ngawi, dengan harapan dapat mencontoh praktik baik dari daerah lain sekaligus memastikan keberlanjutan layanan kesehatan mata bagi masyarakat.

Batu, 10 September 2025– Perwakilan Tim I-SEE dari Yayasan Para Mitra Indonesia berkesempatan menghadiri kegiatan Temu Inklusi 2025 yang digelar pada 2–4 September 2025 di Cirebon, Jawa Barat. Temu Inklusi merupakan ajang dua tahunan yang diselenggarakan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Disabilitas Indonesia (SIGAB) untuk mempertemukan organisasi masyarakat sipil, gerakan disabilitas, mitra pembangunan, serta pemerintah dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tiga orang perwakilan Tim I-SEE dari Kabupaten Madiun, Magetan, dan Ngawi bersama tiga orang perwakilan organisasi disabilitas turut hadir. Keterlibatan tersebut menjadi ruang penting untuk belajar sekaligus memperbarui pengetahuan terkait perkembangan gerakan disabilitas di tingkat nasional.

Selama tiga hari pelaksanaan, para peserta mengikuti berbagai sesi pembelajaran. Seminar plenary pertama membahas upaya dan kemajuan dalam mendorong inklusi disabilitas, termasuk tantangan serta praktik baik yang telah dilakukan di berbagai daerah. Sementara itu, plenary kedua yang juga menjadi rangkaian penutup mengangkat tema “Looking Forward”, yaitu strategi, kolaborasi, dan sinergi untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan inklusi disabilitas yang lebih luas.

Temu Inklusi 2025 diikuti oleh 590 peserta dari 24 provinsi, melibatkan perwakilan desa, dinas sosial, dan organisasi disabilitas. Salah satu peserta, Sulistiawan, misalnya, menceritakan kesan berharganya terhadap materi pembentukan Desa Sehat Inklusi pada salah satu desa di Situbondo, Jawa Timur. Meski desa tersebut telah diadvokasi sejak 2018 bersama dengan SIGAB, hasilnya pada tahun 2024 desa tersebut telah berhasil mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan infrastruktur ramah disabilitas, seperti toilet inklusif di balai desa dan aksesibilitas bidang miring. Ke depan, desa tersebut berencana memfokuskan program pada pemberdayaan kelompok disabilitas, khususnya di bidang peternakan.

“Belajar dari pengalaman desa inklusi membuat kami semakin termotivasi. Kami bisa melihat bagaimana inklusi tidak hanya menjadi konsep, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan dan anggaran,” ungkap Sulistiawan.

Selain itu, Nasrullah, Tim I-SEE dari Ngawi juga menambahkan bahwa Temu Inklusi ini dapat menjadi bukti atas keberhasilan lintas sektor. “Jujur, saya terkesan saat materi yang dibawakan oleh Bappenas, karena dengan adanya kehadiran perwakilan lembaga pemerintahan menjadi bukti negara setidaknya telah menaruh perhatian pada isu disabilitas,” tambah Nasrul.

Dengan adanya forum ini, Tim I-SEE merasa semakin terdorong untuk memperkuat jaringan, berbagi praktik baik, dan mendukung lahirnya kebijakan yang lebih inklusif di berbagai daerah, sehingga hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.

Ngawi, 20 Agustus 2025 – Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi menggelar Pelatihan Pengembangan Inklusif Disabilitas (Disability Inclusive Development/DID) selama dua hari (14-15 Agustus 2025) bertempat di Aula Dinas Kesehatan dan Puskesmas Karangjati.

Kegiatan ini melibatkan beragam unsur staf kesehatan, mulai dari Kepala Puskesmas, dokter, perawat, bidan, tenaga manajemen, hingga petugas parkir dari dua Puskesmas percontohan di Ngawi, yakni Puskesmas Karangjati dan Puskesmas Sine. Pelatihan DID ini difasilitasi oleh Bapak Arizky Perdana Kusuma dari PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Kabupaten Probolinggo. 

Kedua Puskesmas tersebut ditunjuk langsung oleh Dinas Kesehatan sebagai Puskesmas percontohan sebagaimana prosedur dari kebijakan Integrasi Layanan Primer (ILP). Dengan langkah ini, diharapkan tercipta pelayanan kesehatan yang lebih ramah, aksesibel, dan berkeadilan bagi semua, termasuk masyarakat dengan disabilitas.

Secara umum, pelatihan DID ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, meningkatkan perspektif dan pengetahuan staf Puskesmas mengenai konsep disabilitas dan pembangunan inklusif. Kedua, membekali peserta dengan keterampilan yang tepat dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas selama proses pelayanan kesehatan. Ketiga, mendorong setiap Puskesmas untuk memiliki rencana pengembangan layanan yang lebih ramah disabilitas.

Pada hari pertama, peserta lebih banyak mendapatkan materi mengenai konsep dasar pembangunan inklusif, hak-hak penyandang disabilitas, serta pentingnya menghilangkan stigma dan diskriminasi dalam layanan kesehatan. Sementara itu, hari kedua difokuskan pada praktik langsung pengembangan layanan inklusif. Peserta diajak untuk melakukan simulasi etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas di berbagai titik layanan, mulai dari loket pendaftaran, ruang pemeriksaan, hingga pengambilan obat di apotek Puskesmas.

Melalui pelatihan ini, diharapkan seluruh peserta mampu menjadi pelopor dalam menciptakan pelayanan kesehatan mata yang lebih inklusif. Sekaligus, kehadiran pengembangan inklusif disabilitas diharapkan dapat menjadi contoh dan semangat bagi Puskesmas lainnya di Kabupaten Ngawi. 

Ngawi, 28 Juli 2025 — Melalui Program I-SEE, Pemerintah Kabupaten Ngawi mengukuhkan 10 Desa Sehat Mata Inklusi dan 4 Organisasi Disabilitas tingkat desa di Notosuman Restaurant, Kecamatan Ngawi pada Kamis (24/7/2025) lalu. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendorong keberlanjutan layanan kesehatan mata yang komprehensif dan menjangkau semua kalangan, termasuk disabilitas.

Pengukuhan ini diresmikan langsung oleh Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Ir. Hadi Suroso, serta dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, perwakilan disabilitas, dan tokoh-tokoh desa. Hal ini ditandai dengan adanya penandatanganan piagam pengesahan oleh Pemkab Kabupaten Ngawi beserta pihak-pihak desa beserta organisasi disabilitas.

Sebanyak 10 desa resmi dikukuhkan sebagai Desa Sehat Mata, yaitu:

1. Desa Rejuno, Kecamatan Karangjati
2. Desa Tepas, Kecamatan Geneng
3. Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan
4. Desa Girikerto, Kecamatan Sine
5. Desa Mandiro, Kecamatan Ngrambe
6. Desa Girimulyo, Kecamatan Jogorogo
7. Desa Purwosari, Kecamatan Kwadungan
8. Desa Dero, Kecamatan Bringin
9. Desa Sriwedari, Kecamatan Karanganyar
10. Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan

Selain itu, 4 Organisasi Disabilitas Tingkat Desa, yaitu:

1. Desa Rejuno, Kecamatan Karangjati
2. Desa Tepas, Kecamatan Geneng
3. Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan
4. Desa Mandiro, Kecamatan Ngrambe

Dalam sambutannya, Direktur Yayasan Para Mitra Indonesia, Asiah Sugianti, menyampaikan apresiasinya atas dukungan kuat Pemerintah Kabupaten Ngawi. Beliau menjelaskan bahwa program Inclusive System for Effective Eye-care (I-SEE) hadir untuk memperkuat pelayanan kesehatan mata melalui pemberdayaan dari tingkat akar rumput.

“Selama tiga tahun pelaksanaan program, Program I-SEE telah mendampingi berbagai desa agar responsif terhadap isu kesehatan mata. Sepuluh desa dan organisasi disabilitas yang dideklarasikan hari ini merupakan hasil seleksi dan pendampingan yang menunjukkan komitmen tinggi dari masing-masing wilayah,” jelas Asiah.

Tak hanya fokus pada kesehatan mata, Program I-SEE juga mendorong disabilitas untuk aktif berperan dalam pembangunan desa. Harapannya, adanya Desa Sehat Mata dan organisasi disabilitas dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendorong layanan kesehatan yang inklusif bagi semua, tidak ada yang tertinggalkan (no one left behind).

Sedangkan Asisten 1, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi, Ir. Hadi Suroso menjelaskan dalam sambutannya, “Adanya deklarasi Desa Sehat Mata diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pada gangguan penglihatan agar bisa dicegah sejak dini. Pelibatan disabilitas dalam setiap kegiatan merupakan hal yang penting, sebagai bagian integral dari masyarakat,” tegasnya.

Pengukuhan Desa Sehat Mata dan Organisasi Disabilitas ini juga dilengkapi dengan pemaparan materi dan diskusi mengenai ‘Pendanaan APBDes untuk Kesehatan Mata’ yang difasilitasi oleh Nugroho dari DMPD Kabupaten Ngawi dan Paparan Program I-SEE yang disampaikan oleh Moch. Marsudi dari Yayasan Para Mitra Indonesia. Sesi ini diharapkan menjadi momentum perwakilan dari desa-desa dan organisasi disabilitas untuk memberikan pertanyaan maupun input atas keberlanjutannya.

Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya menjadi seremoni semata, tetapi juga ajang untuk memantik semangat kolaborasi demi mewujudkan pelayanan kesehatan mata yang lebih baik di Kabupaten Ngawi. Sebuah komitmen nyata untuk mendukung target pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.