Paramitra

Dukungan dari rekan-rekan guru mulai mengalir kepada Bu Rini Hidayati dalam upaya mendeteksi gangguan penglihatan pada siswa, setelah mereka melihat langsung manfaat yang diperoleh para siswa. Untuk siswa dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan kacamata, bantuan dapat diberikan melalui Program I-SEE. Selain itu, siswa juga mendapatkan informasi bahwa pembelian kacamata dapat ditanggung oleh BPJS. Informasi hasil skrining juga disampaikan oleh wali kelas kepada orang tua/wali murid, sebagai langkah antisipasi jika informasi yang telah diberikan kepada siswa tidak sampai ke orang tua di rumah.

MTsN 4 Magetan merupakan salah satu dari 110 sekolah yang guru UKS-nya mengikuti pelatihan dengan menggunakan metode skrining melalui Single Line E-Chart, sebuah media bertuliskan huruf “E” yang digunakan untuk mendeteksi gangguan penglihatan pada siswa. Bagi Bu Rini Hidayati, pelatihan ini sangat bermanfaat karena kini beliau dapat mendeteksi gangguan penglihatan pada siswa lebih awal. Sebelumnya, pemeriksaan mata hanya dilakukan setahun sekali oleh Puskesmas. Namun dengan pelatihan ini, Bu Rini dapat merespons lebih cepat terhadap keluhan siswa terkait penglihatan dan melakukan skrining secara mandiri.

Namun, pelaksanaan skrining mata di sekolah pasca pelatihan pada 10 Oktober 2024 tidak semudah yang Bu Rini bayangkan. Beliau menghadapi penolakan dari hampir seluruh rekan guru. Skrining mata oleh guru dianggap sebagai hal yang baru dan tidak semestinya dilakukan oleh pihak sekolah, karena biasanya menjadi tugas Puskesmas. Bahkan, kehadiran Program I-SEE sempat disalahartikan sebagai upaya berjualan kacamata. Persepsi ini muncul saat Bu Rini melakukan sosialisasi hasil pelatihan kepada rekan-rekannya. Tantangan ini menjadi hambatan besar bagi Bu Rini dalam menjalankan skrining mata di sekolah. Sebagai solusi, Kepala Madrasah mengambil jalan tengah dengan mengizinkan kegiatan skrining berjalan apabila ada surat permohonan resmi dari Yayasan Para Mitra Indonesia. Dengan adanya surat tersebut, kegiatan skrining pun dapat dilaksanakan di sekolah.

Berdasarkan surat tersebut akhirnya  dilakukan skrining  pada 9 kelas yang terdiri dari 7 kelas tingkat satu dan 2 kelas tingkat dua dengan jumlah siswa yang di skrining laki-laki 280 dan perempuan 297 dan ditemukan 26 anak yang diduga mengalami gangguan penglihatan. Bahkan kegiatan awal skrining ini belum bisa membuktikan kepada rekan guru lainnya jika tidak ada penjualan kacamata di sekolah. Bu Rini semakin merasa tidak nyaman dengan sikap rekan-rekannya tersebut.

Keraguan tersebut akhirnya terbantahkan ketika dari hasil rujukan, sebanyak 12 siswa menerima bantuan kacamata dari Program I-SEE, sementara sisanya mendapatkan bantuan melalui mekanisme BPJS. Momen penting terjadi ketika, dengan izin Kepala Madrasah, peringatan Hari Penglihatan Sedunia (World Sight Day) diperingati di lingkungan sekolah dengan menghadirkan Kepala Puskesmas Kawedanan sebagai narasumber. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan kacamata secara simbolis kepada siswa penerima bantuan dari Program I-SEE. Kegiatan ini menjadi titik balik yang membuka pola pikir para guru. Dukungan dari pihak puskesmas dan bukti nyata bantuan kacamata yang diterima siswa membuat para guru mulai percaya dan memberikan dukungan kepada Bu Rini.

Sejak saat itu, dukungan dari rekan-rekan guru terhadap upaya deteksi gangguan penglihatan semakin menguat. Guru kelas pun mulai berperan aktif dengan meneruskan informasi hasil skrining kepada orang tua siswa, khususnya bagi yang terindikasi mengalami gangguan penglihatan, agar dapat ditindaklanjuti ke layanan kesehatan. Salah satu contohnya adalah siswa bernama Latifa, yang ditemukan memiliki gangguan penglihatan dengan minus 12. Berkat komunikasi yang baik antara wali kelas dan orang tua, Latifa akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Meski kini Bu Rini sudah mendapat dukungan dari sekolah, beliau merasa perjuangannya belum selesai. Guru yang dikenal disiplin ini memiliki rencana besar agar kegiatan skrining mata yang terbukti bermanfaat, dapat terus dilaksanakan secara rutin di sekolah. Beliau juga berencana untuk menularkan pengetahuan dan keterampilannya dalam melakukan skrining kepada rekan-rekan guru serta kader UKS, agar dapat menjangkau seluruh siswa di MTsN 4 Magetan yang jumlahnya sekitar 600 orang.

Perjalanan Bu Rini dari menghadapi penolakan hingga mendapat dukungan penuh dan merancang perubahan besar di sekolah patut dijadikan teladan. Beliau berharap, sekolah-sekolah lain juga bisa mengimplementasikan langkah sederhana ini, mengingat semakin meningkatnya kasus gangguan penglihatan pada siswa. Sekolah diharapkan tidak lagi hanya bergantung pada tenaga kesehatan, melainkan dapat lebih proaktif dalam mendeteksi dan menangani gangguan penglihatan sejak dini demi masa depan anak-anak yang lebih baik.

Penulis : Erna Kusuma Sari

“Legalitas bukan sekadar formalitas—ia menjadi kunci pengakuan dan pintu pembuka akses sumber daya serta peluang kolaborasi yang lebih luas.”

Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kabupaten Ngawi berdiri tahun 2019 dengan ketua Bapak Heri. Organisasi ini sempat mengalami kevakuman  terutama saat pandemi Covid-19. PERTUNI kembali aktif pada tahun 2022, tetapi mengalami masalah internal yang menyebabkan pergantian ketua. Akhirnya, Bapak Ahmad Zainuddin ditetapkan sebagai ketua PERTUNI dengan surat keputusan resmi. Meskipun telah berdiri cukup lama, PERTUNI Kabupaten Ngawi belum memiliki legalitas yang jelas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman anggota PERTUNI mengenai proses dan pentingnya legalitas organisasi, seperti pendaftaran ke bank, Kesbangpol, dan Dinas Sosial. Karena tidak mempuyai legalitas maka PERTUNI kurang mendapatkan pengakuan di Kabupaten Ngawi.

Titik balik terjadi dengan hadirnya program kesehatan mata I-SEE, dimana program ini dikembangkan dengan prinsip inklusif. Dalam implementasinya, program I-SEE bekerja sama dengan organisasi disabilitas salah satunya adalah PERTUNI. Sebagai mitra, PERTUNI medapatkan  pemberdayaan berupa peningkatan kapasitas dan pendampingan. Disability Inclusion Development (DID) merupakan pelatihan pertama yang diberikan kepada perwakilan PERTUNI untuk mempersiapkan organisasnya agar bisa berpartisipasi aktif dalam melakukan pelatihan pada layanan. Dalam pelathan DID ini terdapat materi tentang advokasi yang banyak mendorong agar organisasi disabilitas  menjadi organisasi yang berdaya. Untuk menjadi organisasi yang cukup diperhitungkan, maka secara internal organisasi juga harus kuat.

Rupanya pelatihan ini membuka wawasan PERTUNI tentang pentingnya legalitas organisasi. PERTUNI dan Tim I-SEE Kabupaten Ngawi kemudian berkolaborasi untuk mengupayakan legalitas PERTUNI. Dalam proses ini Tim I-SEE mendampingi PERTUNI mulai dari pembuatan dokumen dan penyerahan berkas ke bank, Kesbangpol, dan Dinas Sosial. Upaya ini membuahkan hasil positif.

Dampak bagi internal organisasi sangat dirasakan perubahannya bagi pengurus khususnya ketua. Wawasan Bapak Ahmad selaku ketua mulai terbuka sehingga beliau juga membuka komunikasi untuk penguatan jaringan baik dengan Dinas Sosial maupun organisasi penyandang disabilitas yang lainnya. Selain itu, perubahan juga mulai dilakukan dengan menyusun rencana kegiatan organisasi berupa sharing pengetahuan, perluasan keanggotaan yang saat ini terbatas pada 20 orang, maupun pendataan netra baru.

Sebulan setelah pendaftaran legalitas di Dinas Sosial, PERTUNI juga menerima bantuan bingkisan sembako untuk anggotanya. Bantuan ini menjadi bukti nyata bahwa PERTUNI juga diperhitungkan setelah mempunyai legalitas organisasi dalam mengakses sumber daya dan dukungan. Dinas Sosial juga menjadi lebih terbuka pada PERTUNI dengan memberi kesempatan untuk mengajukan proposal ketika menginisiasi kegiatan. Semoga upaya ini menjadi awal yang baik bagi PERTUNI untuk memperkuat internal organisasinya dan berdampak pada penguatan eksternal yang lebih baik. Harapan besar  upaya yang dilakukan PERTUNI Kabupaten Ngawi ini akan menginspirasi organisasi difabel lain untu berbenah sehingga keberadaannya akan diperhitungkan oleh pihak lain.

Penulis : Jayanti

Pada bulan September 2024, di Desa Pucanganom, Kabupaten Madiun, dimulailah sebuah kegiatan skrining mata , yang merupakan bagian dari upaya deteksi dini gangguan penglihatan masyarakat. Kegiatan ini bukan hal baru, namun sebenarnya adalah sebuah kegiatan untuk penguatan program rutin yang telah ada di masyarakat, namun menjadi luar biasa berkat kiprah seorang koordinator kader bernama Titik Ernawati.

Titik memang bukan kader yang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh program I-SEE (Inclusive System for Effective I Care), karena ibu yang rajin ini lebih mendahulukan anggotanya. Namun beliau mengikuti mendapatkan pelatihan mandiri dari kader yang sudah dilatih . Selain itu beliau juga mengikitui refresh kader yang dilakukan 6 bulan bulan setelah pelatihan kader sehingga materi tentang screening mata juga dikuasai.  Semangat seorang koordinator  semakin terpupuk dengan adanya 6 kader yang telah dilatih skrining mata pada bulan September yang lalu.  Selama mengikuti proses kegiatan kesehatan mata di Posyandu yang dilakukan oleh kader terlatih, Ibu yang energik ini juga banyak belajar dari berbagai tantangan. Beliau terus berpikir dan belajar, mimpi besarnya adalah mewujudkan Pucanganom bebas gangguan penglihatan.

Beliau bukan hanya menjembatani antara tim pelaksana dan masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan dan memotivasi kader lainnya. Keterlibatan aktifnya sangat terasa sejak program-program yang ada di desa pucanganom muncul. “Yang penting masyarakat paham dan merasa dekat dengan pelayanan. Kalau mereka merasa dilibatkan dan didengar, mereka akan datang dengan sendirinya,” ujar Titik dalam sebuah pertemuan kader.

Hasilnya nyata! Partisipasi warga dalam skrining mata di Posyandu mencapai 90%. Tidak hanya itu, Titik mampu memetakan kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak untuk menjadi prioritas sasaran. Komunikasi antara kader, tenaga kesehatan, dan perangkat desa pun berjalan lebih lancar berkat pendekatan personal dan strategis yang ia lakukan.

Salah satu inovasi yang lahir dari tangan dingin Titik adalah “Omah Tamu Ngayomi”, singkatan dari Omah Tes Mata Pucanganom Inklusi. Inovasi ini berupa titik-titik strategis di desa yang menyediakan media skrining mata mandiri. Warga bisa memeriksa matanya sendiri tanpa harus jauh-jauh ke fasilitas kesehatan. Ide ini muncul dari hasil advokasi Titik bersama pemerintah desa, yang kemudian dituangkan dalam SK resmi.

Tidak berhenti di sana, Titik juga mendorong lahirnya MoU antara pemerintah desa dan seluruh sekolah di wilayah Pucanganom. Isinya: setiap sekolah wajib memberikan dispensasi dan mendukung siswanya untuk datang ke Posyandu ILP guna mendapatkan semua layanan kesehatan salah satunya skrining mata. Inisiatif ini memperlihatkan bagaimana kepemimpinan informal bisa berdampak besar pada kebijakan desa.

Tentu, tidak semua berjalan sempurna. Minimnya pelatihan teknis menyebabkan beberapa misskomunikasi di awal kegiatan, terutama dalam pengisian data dan pemahaman prosedur skrining. Namun semua kendala itu berhasil diatasi seiring waktu, berkat komunikasi terbuka dan semangat belajar bersama.

Dari pengalaman ini, kita belajar bahwa pelatihan dasar tetap penting untuk memastikan pemahaman teknis. Namun lebih dari itu, semangat, kepedulian, dan kepemimpinan informal seperti yang ditunjukkan oleh Titik Ernawati adalah elemen kunci yang mampu membawa perubahan besar di tingkat desa. Dengan dorongan yang tepat, peran kader seperti Titik bisa berkembang menjadi motor penggerak utama dalam transformasi layanan kesehatan masyarakat.

Titik berharap agar lebih banyak desa bisa menumbuhkan kader seperti dirinya, yang mau belajar, bergerak, dan memimpin tanpa harus menunggu jabatan formal. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya lebih sadar pentingnya menjaga kesehatan mata, tetapi juga merasa memiliki terhadap layanan kesehatan di desa mereka.

Penulis : Anjar Susilowati