Paramitra

Ngawi, 20 Agustus 2025 – Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi menggelar Pelatihan Pengembangan Inklusif Disabilitas (Disability Inclusive Development/DID) selama dua hari (14-15 Agustus 2025) bertempat di Aula Dinas Kesehatan dan Puskesmas Karangjati.

Kegiatan ini melibatkan beragam unsur staf kesehatan, mulai dari Kepala Puskesmas, dokter, perawat, bidan, tenaga manajemen, hingga petugas parkir dari dua Puskesmas percontohan di Ngawi, yakni Puskesmas Karangjati dan Puskesmas Sine. Pelatihan DID ini difasilitasi oleh Bapak Arizky Perdana Kusuma dari PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Kabupaten Probolinggo. 

Kedua Puskesmas tersebut ditunjuk langsung oleh Dinas Kesehatan sebagai Puskesmas percontohan sebagaimana prosedur dari kebijakan Integrasi Layanan Primer (ILP). Dengan langkah ini, diharapkan tercipta pelayanan kesehatan yang lebih ramah, aksesibel, dan berkeadilan bagi semua, termasuk masyarakat dengan disabilitas.

Secara umum, pelatihan DID ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, meningkatkan perspektif dan pengetahuan staf Puskesmas mengenai konsep disabilitas dan pembangunan inklusif. Kedua, membekali peserta dengan keterampilan yang tepat dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas selama proses pelayanan kesehatan. Ketiga, mendorong setiap Puskesmas untuk memiliki rencana pengembangan layanan yang lebih ramah disabilitas.

Pada hari pertama, peserta lebih banyak mendapatkan materi mengenai konsep dasar pembangunan inklusif, hak-hak penyandang disabilitas, serta pentingnya menghilangkan stigma dan diskriminasi dalam layanan kesehatan. Sementara itu, hari kedua difokuskan pada praktik langsung pengembangan layanan inklusif. Peserta diajak untuk melakukan simulasi etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas di berbagai titik layanan, mulai dari loket pendaftaran, ruang pemeriksaan, hingga pengambilan obat di apotek Puskesmas.

Melalui pelatihan ini, diharapkan seluruh peserta mampu menjadi pelopor dalam menciptakan pelayanan kesehatan mata yang lebih inklusif. Sekaligus, kehadiran pengembangan inklusif disabilitas diharapkan dapat menjadi contoh dan semangat bagi Puskesmas lainnya di Kabupaten Ngawi. 

Ngawi, 28 Juli 2025 — Melalui Program I-SEE, Pemerintah Kabupaten Ngawi mengukuhkan 10 Desa Sehat Mata Inklusi dan 4 Organisasi Disabilitas tingkat desa di Notosuman Restaurant, Kecamatan Ngawi pada Kamis (24/7/2025) lalu. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendorong keberlanjutan layanan kesehatan mata yang komprehensif dan menjangkau semua kalangan, termasuk disabilitas.

Pengukuhan ini diresmikan langsung oleh Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Ir. Hadi Suroso, serta dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, perwakilan disabilitas, dan tokoh-tokoh desa. Hal ini ditandai dengan adanya penandatanganan piagam pengesahan oleh Pemkab Kabupaten Ngawi beserta pihak-pihak desa beserta organisasi disabilitas.

Sebanyak 10 desa resmi dikukuhkan sebagai Desa Sehat Mata, yaitu:

1. Desa Rejuno, Kecamatan Karangjati
2. Desa Tepas, Kecamatan Geneng
3. Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan
4. Desa Girikerto, Kecamatan Sine
5. Desa Mandiro, Kecamatan Ngrambe
6. Desa Girimulyo, Kecamatan Jogorogo
7. Desa Purwosari, Kecamatan Kwadungan
8. Desa Dero, Kecamatan Bringin
9. Desa Sriwedari, Kecamatan Karanganyar
10. Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan

Selain itu, 4 Organisasi Disabilitas Tingkat Desa, yaitu:

1. Desa Rejuno, Kecamatan Karangjati
2. Desa Tepas, Kecamatan Geneng
3. Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan
4. Desa Mandiro, Kecamatan Ngrambe

Dalam sambutannya, Direktur Yayasan Para Mitra Indonesia, Asiah Sugianti, menyampaikan apresiasinya atas dukungan kuat Pemerintah Kabupaten Ngawi. Beliau menjelaskan bahwa program Inclusive System for Effective Eye-care (I-SEE) hadir untuk memperkuat pelayanan kesehatan mata melalui pemberdayaan dari tingkat akar rumput.

“Selama tiga tahun pelaksanaan program, Program I-SEE telah mendampingi berbagai desa agar responsif terhadap isu kesehatan mata. Sepuluh desa dan organisasi disabilitas yang dideklarasikan hari ini merupakan hasil seleksi dan pendampingan yang menunjukkan komitmen tinggi dari masing-masing wilayah,” jelas Asiah.

Tak hanya fokus pada kesehatan mata, Program I-SEE juga mendorong disabilitas untuk aktif berperan dalam pembangunan desa. Harapannya, adanya Desa Sehat Mata dan organisasi disabilitas dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendorong layanan kesehatan yang inklusif bagi semua, tidak ada yang tertinggalkan (no one left behind).

Sedangkan Asisten 1, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi, Ir. Hadi Suroso menjelaskan dalam sambutannya, “Adanya deklarasi Desa Sehat Mata diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pada gangguan penglihatan agar bisa dicegah sejak dini. Pelibatan disabilitas dalam setiap kegiatan merupakan hal yang penting, sebagai bagian integral dari masyarakat,” tegasnya.

Pengukuhan Desa Sehat Mata dan Organisasi Disabilitas ini juga dilengkapi dengan pemaparan materi dan diskusi mengenai ‘Pendanaan APBDes untuk Kesehatan Mata’ yang difasilitasi oleh Nugroho dari DMPD Kabupaten Ngawi dan Paparan Program I-SEE yang disampaikan oleh Moch. Marsudi dari Yayasan Para Mitra Indonesia. Sesi ini diharapkan menjadi momentum perwakilan dari desa-desa dan organisasi disabilitas untuk memberikan pertanyaan maupun input atas keberlanjutannya.

Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya menjadi seremoni semata, tetapi juga ajang untuk memantik semangat kolaborasi demi mewujudkan pelayanan kesehatan mata yang lebih baik di Kabupaten Ngawi. Sebuah komitmen nyata untuk mendukung target pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Magetan, 28 Juli 2025 — Melalui Program I-SEE, Yayasan Para Mitra Indonesia menggelar Diskusi Publik dengan menggandeng Pemerintah Kabupaten Magetan. Kegiatan ini bertema “Mendorong Adanya Kebijakan Layanan Kesehatan Mata yang Komprehensif dan Inklusif dalam Mendukung SDGs di Kabupaten Magetan”, yang dilaksanakan pada Selasa, 22 Juli 2025 bertempat di Ruang Ki Mageti, Gedung Pemerintah Kabupaten Magetan.

Acara ini menghadirkan narasumber, yakni Elmy Kurniarto Widodo, ST, MT dari BAPPEDALITBANG Kabupaten Magetan, Sukoco selaku Sekretaris PWMOI Kabupaten Magetan yang juga wartawan Kompas dan Redaktur Lawu TV, serta dipandu oleh moderator Majid Widigdo, S.H.

Diskusi publik ini bertujuan untuk memperkuat sinergi multi pihak dalam merumuskan kebijakan strategis layanan kesehatan mata yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut menyoroti pentingnya integrasi layanan kesehatan mata dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan semangat No One Left Behind — tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam memperoleh akses kesehatan yang layak.

Direktur Yayasan Para Mitra Indonesia, Asiah Sugianti, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi dan keberlanjutan program. “Kami ingin mengakomodir masukan dari berbagai pihak yang hadir dan khalayak yang lebih luas melalui kanal you tube . Input ini akan sangat bermakna untuk menyusun Langkah strategis ke depan agar apa yang sekarang sudah diupayakan sustain. Isu kesehatan mata selama ini belum menjadi prioritas. Program ini hadir untuk memperkuat yang sudah ada, dan bekerja sama dengan instansi terkait dalam mendukung pencapaian SDGs demi kehidupan yang lebih baik,” ujar Asiah.

Sementara itu, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Muchtar Wachid, ST, MT, mengungkapkan bahwa dari data Dinas Kesehatan setempat terdapat 2.995 warga Kabupaten Magetan yang mengalami katarak, dan baru 16,6% di antaranya yang telah mendapatkan penanganan. Beliau menyampaikan terima kasih atas inisiasi program ini dan berharap adanya dorongan serta langkah konkret dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dalam mendukung dan menyukseskan program layanan kesehatan mata yang menyeluruh.

Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Magetan, Elmy Kurniarto dalam paparan materi menambahkan bahwa untuk mencapai target SDGs, dibutuhkan peran dari semua pihak. “SDGs adalah amanat undang-undang dan saat ini pemerintah Kabupaten Magetan sedang menyusun RPJMD, yang salah satunya juga bertujuan untuk memenuhi layanan UHC. Walaupun layanan sudah ditanggung oleh BPJS, namun kami menyadari masih banyak masyarakat yang kesulitan mengklaim layanan karena rumitnya persyaratan,” paparnya.

Elmy juga mengakui bahwa capaian UHC di Magetan saat ini baru mencapai 88,31%. Selain itu, masih terdapat ketimpangan dalam hal distribusi tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis di tingkat Puskesmas. Untuk itu, Pemkab mendorong dokter muda di layanan primer untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis, dengan dukungan penuh dari pemerintah.

Selanjutnya, dalam paparan materi, Sukoco menyampaikan pentingnya skrining mata sejak dini, terutama pada anak usia sekolah. “Pemetaan dan skrining mata harus dilakukan secara berkesinambungan mengingat banyaknya kasus gangguan penglihatan di masyarakat. Anak-anak adalah generasi penerus yang harus dijaga kualitas penglihatannya,” tegasnya.

Diskusi publik tersebut dihadiri oleh 41 peserta, mulai dari unsur pemerintah, disabilitas, jurnalis, CSR, hingga tokoh masyarakat. Harapannya melalui kegiatan ini dapat menggalang input dari berbagai sudut pandang, sehingga dapat mendorong adanya kebijakan kesehatan mata yang bermanfaat bagi semua. Ada beberapa rekomendasi dari diskusi publik ini :

1. Pentingnya penyusunan program kerja di setiap OPD untuk mengakomodir program kesehatan mata agar bisa menjadi bagian dari pembangunan daerah
2. Perlunya regulasi/kebijakan kolaboratif yang mengatur peran dan keterlibatan semua pihak yang terkait untuk dalam program kesehatan mata  
3. Program I-SEE perlu duduk bersama dengan pemerintah daerah agar dukungan pelaksanaan program kesehatan mata menjadi lebih terarah

Kegiatan Diskusi Publik, sebelumnya juga telah dilakukan di Kabupaten Madiun dan Ngawi pada Juni lalu yang bekerja sama dengan Diskominfo masing-masing kabupaten untuk disaksikan secara online melalui Live Streaming.