Paramitra

Yayasan Para Mitra Indonesia, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan Stop TB Partnership Indonesia (STPI), telah berhasil melaksanakan program Public-Private Mix (PPM). Program ini telah rutin dilakukan sejak November 2023 hingga Mei 2024.

Hal tersebut merupakan bukti partisipasi Yayasan Para Mitra Indonesia dalam mendukung proyek implementasi advokasi PPM di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dari November 2023 hingga Mei 2024. Berbagai pencapaian signifikan telah diraih dalam program ini, antara lain:

1. Melakukan review terhadap draf Rencana Aksi Daerah (RAD-TBC) yang telah disusun pada tahun 2019.
2. Menyusun draf Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang kini sedang diajukan ke tingkat provinsi untuk pengesahan.
3. Menyelesaikan finalisasi draf Rencana Aksi Daerah (RAD-TBC) yang siap diimplementasikan.

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen dan dedikasi Yayasan Para Mitra Indonesia bersama mitra-mitra strategisnya dalam menangani permasalahan tuberkulosis di wilayah Kabupaten Pasuruan. Melalui kolaborasi yang harmonis antara sektor publik dan swasta, diharapkan dapat tercipta solusi efektif yang berkelanjutan untuk memerangi penyakit ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Madiun, 2 Juli 2024 – Yayasan Para Mitra Indonesia secara resmi meluncurkan program Inclusive System for Effective Eye Care  (I-SEE) yang diselenggarakan di Gedung Graha Praja Mukti, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun (Selasa, 2 Juli 2024).

Program ini merupakan inti dari kerja sama antara Yayasan Para Mitra Indonesia dengan CBM Global yang dimulai sejak 15 April 2024. Peluncuran I-SEE di Kabupaten Madiun merupakan tindak lanjut dari acara Kick Off Tiga Kabupaten, yang juga melibatkan Kabupaten Magetan dan Ngawi yang dilaksanakan pada 21 Mei 2024 lalu. Program I-SEE menjadi kelanjutan atas proyek percontohan yang berhasil dilakukan di Kabupaten Tuban dan Probolinggo dari tahun 2018-2023.

Direktur Yayasan Para Mitra Indonesia, Asiah Sugianti, menyampaikan bahwa peluncuran Program I-SEE di Madiun ini bertujuan untuk memperkuat kemitraan dengan para pemangku kepentingan lokal. “Peluncuran ini merupakan tindak lanjut untuk mengawali program dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Madiun agar mereka memahami sejak tujuan awal dan langkah-langkah dari Program I-SEE,” ujar Asiah.

Asiah juga menekankan pentingnya peran aktif komunitas difabel dalam program ini. Kontrak Program I-SEE di Kabupaten Madiun akan berlangsung selama tiga tahun, dengan setiap enam bulan sekali mengundang pemangku kepentingan untuk memantau perkembangan program. Program ini dirancang sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten berdasarkan penilaian awal.

CBM Global, yang secara nasional telah menandatangani MoU dengan Kementerian Sosial, akan mendukung program ini melalui pelatihan kesehatan mata untuk tenaga kesehatan puskesmas, kader desa, dan guru sekolah dampingan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Agung Triwidodo, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang hadir. Agung mengungkapkan bahwa masalah gangguan penglihatan di Kabupaten Madiun masih cukup tinggi, dengan kasus katarak mencapai 7.924 orang, gangguan refraksi 17.234 orang, dan glaukoma 828 orang pada tahun 2023.

“Dengan adanya pendampingan dari Paramitra dan CBM, diharapkan tercipta pemahaman antar stakeholder untuk merencanakan upaya peningkatan kesehatan mata di Kabupaten Madiun,” kata Agung. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam proyek I-SEE antara lain pelatihan bagi tenaga kesehatan, kader, guru, dan jurnalis, pembentukan desa sehat mata, penyuluhan masyarakat, pemberian kacamata, serta layanan rujukan bagi pasien.

Dalam pembukaan acara, Asisten 1 Sekretariat Kabupaten Madiun menyoroti pentingnya menjaga kesehatan mata sebagai faktor vital. “Mata adalah jendela dunia. Jika ada gangguan pada penglihatan, kita tidak bisa menikmati keindahan dunia,” ujarnya. Beliau juga menekankan perlunya perhatian khusus terhadap anak-anak yang sudah menggunakan kacamata dan pentingnya upaya pencegahan gangguan kesehatan mata sejak dini.

“Kita harus mendukung Program I-SEE agar dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Madiun,” tambahnya. Dengan komitmen bersama antar pemangku kepentingan, diharapkan program ini dapat membantu Madiun mempersiapkan generasi yang tumbuh lebih baik.

Di samping itu, selama pemaparan materi Project Manager, Moch. Marsudi, memaparkan bahwa sistem kesehatan mata yang inklusif dan komprehensif ini tidak hanya untuk Kabupaten Madiun, tetapi juga dapat direplikasi oleh kabupaten lain. “Tujuan kami adalah memperkuat sistem kesehatan mata dan meningkatkan akses layanan yang komprehensif,” jelasnya.

Beliau juga menyoroti pentingnya pencatatan dan publikasi yang baik untuk mendorong praktik baik dari Madiun agar dapat dicontoh oleh kabupaten lain. Marsudi menambahkan bahwa perencanaan yang aksesibilitas akan meningkatkan nilai dalam proses perencanaan pembangunan, dan suasana yang ramah dapat mempercepat penyembuhan pasien.

Tidak hanya itu, peluncuran program ini juga melibatkan diskusi kelompok dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut. Para peserta kegiatan dibagi menjadi lima kelompok diskusi berdasarkan tema di bidangnya, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan pemerintah. Diskusi ini bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan bersama dalam implementasi Program I-SEE.

Dari hasil diskusi tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain sekaigus menjadi catatan penting atas kelanjutan program, antara lain:

Bidang Kesehatan:

1. Skrining mata pada anak usia >7 tahun.
2. Pelatihan untuk tenaga kesehatan dan kader.
3. Rujukan kasus mata dengan RSUD.
4. Sosialisasi tentang kesehatan mata.
5. Pertemuan database Dinkes dan RS pada bulan Agustus.
6. Pelatihan perawat untuk operasi katarak.
7. Pelatihan dokter untuk penanganan low vision.
8. Pelaporan berkala dari RS ke Dinkes terkait data kasus katarak dan gangguan penglihatan lainnya setiap bulan.

Bidang Pendidikan:

1. Pelatihan guru pada September 2024.
2. Berbagi ilmu oleh guru terlatih kepada guru lain di sekolah.
3. Penyaringan pada warga sekolah (PTK dan siswa).
4. Pemeriksaan di puskesmas bagi siswa yang terindikasi mengalami gangguan tajam penglihatan.

Bidang Sosial:

1. Pendataan anak putus sekolah yang mengalami gangguan penglihatan refraksi dan low vision oleh TKSK.
2. Penyediaan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas.
3. Edukasi tentang dampak negatif penggunaan gadget bagi anak-anak dengan gangguan penglihatan.

Bidang Pemerintahan:

1. Menerima usulan rencana pengagaran oleh Dinkes dan dinas terkait pada Juli-September.
2. Audiensi dengan pemangku kepentingan program OPD (Dinkes, Dinsos).
3. Pengusulan peraturan bupati ke bagian hukum.

Dengan adanya program I-SEE, diharapkan dapat membantu Kabupaten Madiun dalam mempersiapkan generasi yang tumbuh lebih baik, serta mengatasi tingginya gangguan penglihatan di masyarakat.

Kesehatan mata adalah aspek penting dalam kehidupan sehari-hari yang sering kali diabaikan. Banyak orang yang menganggap sepele gangguan penglihatan hingga akhirnya mereka mengalami masalah serius. Namun, di Kabupaten Ngawi, sebuah inisiatif baru sedang digulirkan untuk menangani masalah ini dengan serius.

Pada tanggal 24 Juni 2024, peluncuran Program I-SEE diadakan di Gedung Kesenian Kabupaten Ngawi. Asiah Sugianti selaku Direktur Yayasan Para Mitra Indonesia, mengumumkan bahwa Yayasan Para Mitra telah menandatangani kontrak dengan CBM Global pada 15 April 2024. Program ini melibatkan tiga kabupaten, yaitu Madiun, Ngawi, dan Magetan.

Dalam program ini, setiap enam bulan sekali, para stakeholder akan diundang untuk mengetahui perkembangan program. “Kami ingin semua pihak terlibat dan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang kami lakukan,” ujar Asiah. Program ini bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan mata yang komprehensif dan inklusif, serta mengajak teman-teman dari komunitas difabel untuk berpartisipasi aktif.

Fokus pada Kabupaten Ngawi: Kesehatan Mata dan Peran Stakeholder

Kabupaten Ngawi menjadi salah satu fokus utama dalam Program I-SEE. Menurut dr. Yudono M. M. Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, kondisi gangguan penglihatan di kabupaten ini cukup banyak, termasuk kasus katarak yang belum tertangani dengan baik. Rencana kerja program ini mencakup deteksi dini gangguan penglihatan oleh kader yang akan menskrining masyarakat, guru yang akan menskrining siswa, hingga mendapatkan pengobatan di tingkatan rumah sakit.

Berdasarkan Panduan dari Permenkes No.82 Tahun 2020 tentang gangguan penglihatan dan pendengaran, program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kader dalam deteksi dini gangguan penglihatan dan berharap para guru dapat mendeteksi gangguan penglihatan pada siswa sejak dini.

Menurunkan Angka Gangguan Penglihatan di Ngawi

Program I-SEE bertujuan menurunkan angka gangguan penglihatan di Kabupaten Ngawi sebanyak 25% sesuai dengan Permenkes No.82 Tahun 2020. Program ini sejalan dengan strategi pemerintah yang meliputi penguatan advokasi dan koordinasi, serta membangun komunikasi dari tingkatan RT hingga kabupaten.

Ada beberapa alasan pemilihan Kabupaten Ngawi untuk Program I-SEE:

1. Adanya rasio satu puskesmas per kecamatan.
2. Angka kepesertaan JKN di Ngawi tinggi.
3. Terdapat lima SPM pada tiga rumah sakit.
4. Tingkat aktivitas pos kesehatan tinggi sebesar 90%.
5. Dukungan pemerintah yang kuat.
6. Kasus katarak 326 orang, namun yang dirujuk ke rumah sakit baru 131 orang.

Dalam tiga tahun ke depan, ada empat hal yang harus dicapai:

1. Masyarakat terlibat aktif dalam pencegahan gangguan penglihatan. Kegiatan edukasi di posyandu lansia, pelatihan kader dan guru, serta adanya desa sehat mata yang didukung oleh kebijakan desa.
2. Peningkatan layanan kesehatan mata. Termasuk pembiayaan untuk kesehatan mata, pelatihan perawat, dokter umum puskesmas, dan SPM terkait low vision.
3. Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung layanan kesehatan mata. Adanya komite mata daerah dengan keterwakilan dari pemangku kepentingan dan kebijakan dari desa untuk kesehatan mata, serta pelatihan jurnalis untuk mensosialisasikan penulisan berita yang melibatkan disabilitas.
4. Manajemen proyek yang efektif.

Penguatan Layanan Kesehatan Mata di Ngawi

Program I-SEE di Kabupaten Ngawi, Magetan, dan Madiun merupakan replikasi dari pilot project yang sukses di Tuban dan Probolinggo. Skema penerapan program ini disesuaikan dengan kondisi di masing-masing kabupaten berdasarkan asesmen awal. CBM Global secara nasional telah menandatangani MOU dengan Kementerian Sosial karena fokusnya pada permasalahan-permasalahan difabel. Di tingkat kabupaten, program ini akan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan didukung oleh dinas sosial, pendidikan, dan Kementerian Agama.

Pelatihan kesehatan mata akan diberikan kepada tenaga kesehatan di puskesmas, kader desa, dan guru sekolah. Peran stakeholder sangat penting dalam pelaksanaan program ini sesuai dengan dinas masing-masing. Program I-SEE bertujuan untuk memperkuat sistem yang sudah ada di pemerintah atau Dinas Kesehatan.

Peran Juru Bahasa Isyarat dalam Program I-SEE

Faizal C.M dari SLB Ngawi menjelaskan pentingnya Juru Bahasa Isyarat (JBI) dalam membantu komunikasi dengan teman-teman disabilitas bisu tuli. “JBI berada di depan menghadap undangan, memastikan semua bisa terlibat dalam forum,” kata Faizal. Ini adalah salah satu tindakan inklusi yang sangat penting dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam Program I-SEE.

Marsudi, Project Manager Program I-SEE, menambahkan bahwa program ini bertujuan untuk memperkuat sistem yang ada dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Ngawi. Program ini juga bertujuan meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang inklusif dan komprehensif, membangun rujukan yang berjenjang dari kader atau guru hingga layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial yang tersistem.

Efektivitas dan Harapan dari Program I-SEE

Program I-SEE di Kabupaten Ngawi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menurunkan angka gangguan penglihatan. “Ketika angka penglihatan menurun, kesejahteraan ekonomi masyarakat Kab. Ngawi secara otomatis akan meningkat,” ujar dr. Retno Dewi Sulistiorini, Magister Manajemen Sumber Daya Manusia dan Konsultan Manajemen Kesehatan.

Pelatihan dan fasilitasi rumah sakit yang membutuhkan alat untuk operasi katarak akan terus diupayakan. Data yang dipaparkan dari Kabupaten Ngawi diharapkan memiliki sistem pencatatan yang baik. Pelatihan OPDs, mobilitas, dan komunikasi dengan disabilitas juga menjadi fokus utama.

Pada akhirnya, harapan besar dari Program I-SEE adalah agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan baik dan program ini memberikan manfaat nyata bagi Kabupaten Ngawi. “Program ini bukan hanya tentang kesehatan mata, tetapi juga tentang inklusi, partisipasi, dan kesejahteraan bersama,” tutup Marsudi.

Program I-SEE yang diluncurkan oleh Yayasan Para Mitra Indonesia dan CBM Global di Kabupaten Ngawi membawa harapan baru bagi kesehatan mata dan keterlibatan komunitas difabel. Dengan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, pelatihan yang komprehensif, dan rencana kerja yang jelas, program ini berpotensi besar untuk mengubah wajah pelayanan kesehatan mata di Ngawi.

Dengan visi yang inklusif dan berkelanjutan, Program I-SEE tidak hanya akan membantu mengurangi angka gangguan penglihatan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Ngawi. Mari kita dukung dan lihat bersama bagaimana program ini membawa perubahan positif di masa depan.