Jumat, 30 Agustus 2024─ Kabupaten Ngawi menjadi tuan rumah pertemuan antara Yayasan PARA MITRA Indonesia (YPM), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan beberapa rumah sakit di wilayah tersebut, termasuk RSUD dr. Soeroto, RS Widodo, RS At Tin, serta Klinik Utama Mata. Acara ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam bidang kesehatan, khususnya terkait pencatatan dan pelaporan kesehatan mata di Kabupaten Ngawi.

Ibu Retno Dewi Sulistyorini, Kabid Yankes UKM UKP Dinas Kesehatan Ngawi, membuka acara dengan menyampaikan terima kasih atas kehadiran semua pihak yang terlibat. “Kami sangat menghargai dukungan dari YPM serta rumah sakit dalam penanganan masalah kesehatan di Kabupaten Ngawi,” ungkapnya. Ia juga menyatakan kesiapan Dinkes untuk bekerja sama, sembari menekankan pentingnya komunikasi efektif dan pendataan antar fasilitas kesehatan.

Sementara itu, Bapak Moch.Marsudi, Project Manager dari I-SEE, menjelaskan peran YPM sebagai pintu masuk untuk layanan kesehatan mata. “Kami bertujuan membangun layanan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat, termasuk teman-teman disabilitas. Penguatan data adalah salah satu upaya untuk memastikan sistem pencatatan yang valid dan terukur,” katanya. Marsudi juga menekankan bahwa YPM tidak menciptakan program baru, melainkan memastikan sistem yang ada terimplementasi dengan baik melalui sinergi antara Dinkes, rumah sakit, dan Puskesmas.

Dalam sesi selanjutnya, Ibu Paulina dari Dinkes Ngawi memberikan penjelasan mengenai sistem pencatatan kesehatan di Kabupaten Ngawi. “Setiap penyakit mata dapat langsung di-entry dan data tersebut akan diolah di level Puskesmas, lalu dianalisis di tingkat kabupaten untuk menentukan kebijakan,” jelasnya. Paulina menyoroti pentingnya jejaring antar fasilitas kesehatan dalam mengumpulkan data penyakit mata yang valid dan terintegrasi.

Dalam diskusi yang berkembang, Marsudi juga mengusulkan agar data hipertensi dan diabetes dari rumah sakit dapat digunakan sebagai skrining awal untuk pasien dengan gangguan mata. Usulan ini mendapat dukungan dari Ibu Retno, yang menambahkan bahwa SIMKES sudah mencatat data tersebut.

Diskusi ini juga menyinggung soal data rekam medis yang menjadi perhatian utama. Rudi dari RSUD dr. Soeroto menyatakan bahwa sebelumnya laporan PTM surveilans disampaikan secara manual dan mereka belum menerima umpan balik dari Dinkes. “Kami butuh penyamaan persepsi terkait mekanisme pelaporan, agar tidak lagi dilakukan secara manual,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, disepakati untuk membentuk grup WhatsApp guna memudahkan komunikasi antar lembaga dan memastikan bahwa data yang dibutuhkan, khususnya terkait katarak, low vision, dan layanan rehabilitasi, sehingga dapat diakses dengan baik. Namun, Ibu Retno menegaskan bahwa data pribadi harus tetap dijaga sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah maju dalam membangun layanan kesehatan mata yang lebih baik dan inklusif di Kabupaten Ngawi, serta meningkatkan kualitas data kesehatan untuk perencanaan kebijakan yang lebih efektif.

Senin, 26 Agustus 2024─ Yayasan PARA MITRA Indonesia mengadakan pelatihan hari pertama Tenaga Kesehatan di Puskesmas se-Kabupaten Madiun. Fokus utama adalah meningkatkan kapasitas dan kesiapan tenaga kesehatan dalam menerapkan program I-SEE di wilayah Madiun. Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan mata yang inklusif dan komprehensif, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Implementasi Program I-SEE di Tiga Kabupaten

Manajer Proyek, Moch. Marsudi menjelaskan bahwa Program I-SEE diimplementasikan di tiga kabupaten Madiun, Ngawi, dan Magetan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana, dan partisipasi aktif masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program ini menekankan pentingnya integrasi layanan primer (ILP), yang melibatkan lebih dari 900 posyandu untuk meningkatkan kapasitas kader dan tenaga kesehatan. Harapannya, tenaga kesehatan dapat melatih kader dan guru di wilayah masing-masing, serta mendampingi dalam proses skrining dan rujukan.

Pentingnya Layanan Kesehatan Mata yang Inklusif

dr. Selly. F (Kabid P2P) menyoroti bahwa semua penyakit, termasuk gangguan penglihatan, kini telah masuk dalam layanan ILP. Pelatihan ini sangat penting untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh di puskesmas masing-masing. Di samping itu, diharapkan program I-SEE ini dapat berlanjut secara mandiri oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas setelah pendampingan dari Paramitra berakhir.

Selain itu, Moch. Marsudi menambahkan bahwa tujuan utama proyek ini adalah membangun sistem pelayanan kesehatan yang inklusif, mulai dari posyandu hingga ke tingkat pelayanan tertinggi. Inklusi di sini berarti setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, harus dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah dan merasa didengar dalam sistem pelayanan. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan rehabilitatif, serta kebijakan yang mendukung layanan kesehatan yang komprehensif.

Tantangan dan Strategi ke Depan

Koordinator Wilayah I-SEE Madiun, M. Sulaiman, menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menurunkan angka gangguan penglihatan, seperti ketimpangan akses dan peningkatan kebutuhan layanan. Selama pandemi, misalnya, pembelajaran online berkontribusi pada peningkatan gangguan penglihatan pada siswa. Dengan prevalensi kebutaan di Indonesia yang cukup tinggi, diperlukan advokasi lintas sektor, penguatan kapasitas, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Dengan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader, diharapkan layanan kesehatan mata dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Ini bukan hanya tentang memberikan layanan, tetapi juga tentang memastikan setiap individu merasa dilibatkan dan mendapatkan pelayanan yang layak.

Kamis, 22 Agustus 2024─ Tim I-SEE Kabupaten Magetan melakukan observasi di Posyandu Perkutut, Kelurahan Magetan. Posyandu ini merupakan salah satu contoh Integrasi Layanan Primer (ILP) diterapkan secara efektif dalam layanan kesehatan masyarakat. Posyandu ini didampingi oleh Puskesmas Candirejo dan dikelola oleh 19 kader gabungan, yang terdiri dari 10 kader Posyandu Balita dan 9 kader Posyandu Lansia. Dipimpin oleh Bapak Kusimin, Ketua Posbindu sekaligus Ketua RW 4, Posyandu Perkutut menjadi percontohan dalam layanan kesehatan berbasis komunitas.

Sistem 5 Langkah di Posyandu Perkutut
Posyandu Perkutut menerapkan sistem 5 langkah atau 5 meja, yang dimulai dari pendaftaran hingga pengambilan makanan tambahan (PMT). Sistem ini dirancang untuk memastikan setiap lansia yang datang, mendapatkan layanan yang terstruktur dan efisien. Posyandu ini melayani 4 RT di RW 4, dengan kedatangan lansia mencapai 40-50 orang setiap kali kegiatan. Namun, jumlah ini belum mencakup semua lansia di wilayah tersebut karena beberapa faktor seperti keterbatasan fisik dan kesibukan.

Home Visit: Solusi bagi Lansia yang Tidak Hadir
Untuk lansia yang tidak dapat hadir ke Posyandu, kader bersama tenaga kesehatan melakukan program kunjungan rumah atau home visit. Program ini memastikan bahwa setiap lansia tetap mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan, meskipun mereka tidak bisa datang ke Posyandu. Selain itu, beberapa lansia juga mengikuti Posyandu di Masjid Agung, yang diadakan oleh tiga dokter setempat sebulan sekali setelah waktu shubuh.

Pencatatan dan Pelaporan yang Efektif
Setiap kegiatan di Posyandu Perkutut dicatat dalam buku register yang dibedakan berdasarkan RT. Data ini kemudian diinput ke platform digital yang disediakan oleh Puskesmas Candirejo, untuk mempermudah pelaporan dan evaluasi. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan bahwa warga yang membutuhkan rujukan atau kunjungan dapat segera ditindaklanjuti.

Pemantauan Kesehatan Mental Lansia
Posyandu Perkutut tidak hanya fokus pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kesehatan mental. Kader melakukan pendataan terhadap orang dengan gangguan kejiwaan, memastikan bahwa mereka mendapatkan perhatian yang diperlukan. Namun, Posyandu ini masih menghadapi tantangan dalam hal pemeriksaan gangguan penglihatan, karena belum ada program skrining dan pelatihan khusus untuk kader.

Kemandirian dan Gotong Royong dalam Pembiayaan
Posyandu Perkutut adalah posyandu mandiri yang dibiayai melalui gotong royong masyarakat. Pembiayaan ini mencakup pengadaan obat-obatan, makanan tambahan (PMT), serta fasilitas seperti meja, kursi, dan tikar. Ini menunjukkan betapa kuatnya keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam menjalankan Posyandu ini.

Senin, 19 Agustus 2024─ Yayasan PARA MITRA Indonesia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi mengadakan pertemuan tentang penguatan sistem informasi PGP kesehatan di wilayah tersebut. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Meeting 1, Dinas Kesehatan Ngawi ini dihadiri oleh berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan sistem informasi kesehatan, termasuk dari bagian koordinator Penyakit Tidak Menular/PTM (Ibu Paulina Kristianti), Layanan Kesehatan (Bapak M. Agus. W), dan Staf Program Data Dinkes (Bapak Sumarno).

Pembukaan dan Sambutan

Acara dimulai dengan sambutan dari Subkor PTM, Ibu Paulina, yang menyampaikan bahwa hari Senin adalah waktu yang penuh dengan berbagai kegiatan baik di dalam maupun di luar gedung Dinas Kesehatan. Terkait dengan sistem informasi, beliau menekankan pentingnya kolaborasi dan belajar bersama antar bagian IT, terutama dalam mengelola data yang berasal dari berbagai program kesehatan seperti SIPM dan SIPPTIMEWA. Namun, beliau juga menggarisbawahi adanya kendala dimana beberapa data dari program tersebut langsung diteruskan ke Kementerian Kesehatan tanpa melalui analisis di Dinas Kesehatan, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi antar bagian.

Pemaparan Kebijakan dan Program Kerja

Pak Marsudi kemudian memaparkan tentang pentingnya penguatan sistem informasi yang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan seperti UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permenkes No 82 Tahun 2020 yang mengatur tentang Gangguan Penglihatan dan Pendengaran. Beliau menjelaskan bahwa program kerja I-SEE mendukung upaya Kementerian Kesehatan di tingkat kabupaten, terutama dalam hal promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Dalam paparannya, Pak Marsudi juga menyoroti perkembangan penyakit mata di Kabupaten Ngawi, yang kini tidak hanya berfokus pada katarak, tetapi juga mencakup retinopati diabetik dan low vision. Kebijakan terkait, seperti KMK No. 2015 Tahun 2023, memberikan panduan teknis untuk integrasi pelayanan kesehatan primer yang mencakup data kunjungan layanan ke Puskesmas dan Pustu, serta beban morbiditas penyakit. Indikator capaian yang ditetapkan meliputi peningkatan jumlah kader terlatih, kunjungan masyarakat untuk pemeriksaan mata, dan jumlah operasi katarak, di antara lainnya.

Pak Marsudi kemudian memaparkan materi terkait penguatan sistem informasi, dengan menekankan pentingnya merujuk pada kebijakan seperti UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permenkes Tahun 2023 yang mengatur indikasi layanan primer. Beliau juga menjelaskan bahwa program kerja I-SEE mendukung program Kementerian Kesehatan di tingkat kabupaten, mulai dari aspek promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif.

Diskusi kemudian berkembang dengan pertanyaan dari Ibu Paulin tentang jenis data yang diperlukan oleh CBM, dan apakah sistem pencatatan dari Rumah Sakit ke Dinas Kesehatan sudah tersentral. Terungkap bahwa sistem rujukan menggunakan P-CARE, namun Dinas Kesehatan tidak memiliki akses langsung ke data ini. Pak Marno menambahkan bahwa profil kesehatan yang dimiliki Dinas Kesehatan belum mencakup semua data yang dibutuhkan, sehingga diperlukan integrasi lebih lanjut.

Diskusi dan Tantangan Implementasi

Diskusi dalam pertemuan ini mengangkat berbagai tantangan dalam pengelolaan data kesehatan. Ibu Paulin menanyakan jenis data yang diperlukan oleh CBM dan menyoroti kendala dalam pengumpulan data operasi katarak yang saat ini tidak tersedia di Dinas Kesehatan, karena data tersebut langsung dilaporkan oleh Rumah Sakit.

Pak Marsudi menambahkan bahwa sistem pencatatan yang terintegrasi dari Rumah Sakit ke Dinas Kesehatan masih belum optimal, dengan sistem rujukan yang menggunakan PCARE namun aksesnya terbatas bagi Dinas Kesehatan.

Pak Marno turut menanyakan rencana pembuatan aplikasi yang lebih terintegrasi untuk memudahkan pengumpulan data. Saat ini, data dari berbagai sumber seperti SIMPUS dan ASIK masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar bisa diintegrasikan dengan konsep Satu Sehat yang mengusung prinsip satu data kesehatan.

Beberapa kendala teknis, seperti kesulitan dalam mengentri data karena sinyal yang tidak stabil dan sinkronisasi data NIK dengan aplikasi, juga menjadi perhatian dalam diskusi ini. Selain itu, data disabilitas juga menjadi topik penting untuk advokasi dan peningkatan akses layanan kesehatan.

Langkah-Langkah ke Depan

Dalam sesi diskusi, berbagai isu teknis seperti kendala pengisian data dalam aplikasi, integrasi data dengan SIMPUS dan ASIK, serta validasi data di tingkat Puskesmas juga dibahas. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa semua data yang diperlukan tercatat dengan benar dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan, termasuk data disabilitas yang penting untuk advokasi.

Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya adalah pentingnya mengadakan pertemuan sistem informasi PGP dengan Puskesmas untuk validasi data, serta menyusun form pelaporan yang konsisten. Selain itu, diperlukan kebijakan dari Kepala Dinas Kesehatan untuk mewajibkan Rumah Sakit melaporkan data secara rutin ke Dinas Kesehatan.

Dengan pertemuan ini, diharapkan bahwa sistem informasi kesehatan di Kabupaten Ngawi dapat diperkuat, dan program-program yang ada dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut

Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting, termasuk perlunya validasi data di Puskesmas secara kontinu dari yang sebelumnya telah dilakukan Dinkes dua kali dalam setahun dan penyusunan form pelaporan yang konsisten. Dinas Kesehatan diharapkan dapat lebih proaktif dalam memfasilitasi pengumpulan data dari Rumah Sakit dan memastikan laporan rutin diterima secara tepat waktu.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas sistem informasi PGP kesehatan di Kabupaten Ngawi dapat semakin baik, mendukung program-program kesehatan yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Jum’at, 02 Agustus 2024– Pelatihan Disability Inclusive Development (DID) untuk Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDIS) di Kabupaten Madiun, Magetan, dan Ngawi berlangsung sukses. Acara yang diadakan di Votel Kartika, Kota Madiun ini, dilaksanakan selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Juli 2024, dengan dihadiri oleh 32 peserta yang merupakan perwakilan OPDIS dari ketiga kabupaten tersebut.

Pada hari pertama, pelatihan dimulai dengan sesi pengenalan profil Yayasan Para Mitra Indonesia yang disampaikan oleh Pak M. Marsudi. Beliau juga memperkenalkan Program I-SEE, yang bertujuan untuk meningkatkan inklusivitas bagi penyandang disabilitas di masyarakat. Pak Arizki Perdana Kusuma dan Pak M. Fadholi kemudian memberikan materi pengantar tentang disabilitas, memberikan pemahaman dasar mengenai konsep disabilitas serta hambatan yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan. Sesi brainstorming yang dipimpin oleh Pak Marsudi membantu peserta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam menerapkan inklusi di daerah masing-masing.

Hari kedua pelatihan diisi dengan refleksi materi dari hari pertama, dipandu oleh Ibu Asiah. Kegiatan ini dilanjutkan dengan materi tentang pendidikan dan masyarakat inklusi yang disampaikan oleh Pak M. Fadholi dan Pak Arizky. Diskusi terkait kebijakan perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia serta pengenalan Konvensi tentang Hak-Hak Disabilitas (CRPD) menjadi fokus utama yang dipandu oleh Pak Arizky dan Pak Marsudi. Selain itu, materi tentang rehabilitasi sosial yang disampaikan oleh Pak Fadholi juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi penyandang disabilitas.

Pada hari terakhir, peserta menerima materi tentang kemandirian bagi penyandang disabilitas, dipandu kembali oleh Pak M. Fadholi dan Pak Arizky Perdana Kusuma. Bu Asiah memperkenalkan konsep Desa Sehat Mata Inklusi, sebuah inisiatif untuk menciptakan desa yang ramah bagi penyandang disabilitas, dengan akses layanan kesehatan dan fasilitas umum yang inklusif. Sesi pelatihan diakhiri dengan kegiatan membangun kerja sama tim yang dipandu oleh Pak Fadholi, diikuti dengan sesi foto bersama oleh seluruh peserta dan panitia. Bapak Mashudi kemudian memimpin diskusi tentang permasalahan disabilitas yang dihadapi oleh setiap kelompok peserta dari OPDIS Kabupaten Ngawi, Madiun, dan Magetan.

Pelatihan DID ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang inklusi disabilitas dan cara mengimplementasikannya dalam konteks lokal. Dengan pelatihan ini, diharapkan organisasi penyandang disabilitas di Kabupaten Madiun, Magetan, dan Ngawi dapat lebih mandiri dan berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas serta meningkatkan aksesibilitas di daerah masing-masing.

Yayasan Para Mitra Indonesia, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan Stop TB Partnership Indonesia (STPI), telah berhasil melaksanakan program Public-Private Mix (PPM). Program ini telah rutin dilakukan sejak November 2023 hingga Mei 2024.

Hal tersebut merupakan bukti partisipasi Yayasan Para Mitra Indonesia dalam mendukung proyek implementasi advokasi PPM di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dari November 2023 hingga Mei 2024. Berbagai pencapaian signifikan telah diraih dalam program ini, antara lain:

1. Melakukan review terhadap draf Rencana Aksi Daerah (RAD-TBC) yang telah disusun pada tahun 2019.
2. Menyusun draf Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang kini sedang diajukan ke tingkat provinsi untuk pengesahan.
3. Menyelesaikan finalisasi draf Rencana Aksi Daerah (RAD-TBC) yang siap diimplementasikan.

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen dan dedikasi Yayasan Para Mitra Indonesia bersama mitra-mitra strategisnya dalam menangani permasalahan tuberkulosis di wilayah Kabupaten Pasuruan. Melalui kolaborasi yang harmonis antara sektor publik dan swasta, diharapkan dapat tercipta solusi efektif yang berkelanjutan untuk memerangi penyakit ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.